Bitung - Dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung selama dipimpin Walikota Hanny Sondakh, satu persatu mencuat kepermukaan. Setelah dilaporkan beberapa dugaan korupsi seperti dugaan korupsi pengadaan tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) pada proyek Kantor Pengawasan DKP Kota Bitung yang merugikan negara Rp 3,5 Miliar tahun 2007, dugaan mark-up Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pengadaan lahan pasar Sagerat senilai Rp3 Miliar tahun 2007, dugaan korupsi bantuan peralatan Sawmill terminal kayu bantuan dari Kementerian Perindustrian senilai Rp 8 Miliar tahun 2007, dugaan penyimpangan dalam penataan dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang diduga fiktif senilai Rp 6 Miliar tahun 2006 hingga 2007, serta dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) tahun 2008 dan tahun 2010.
Kepada cybersulutnews.co.id sumber terpercaya mengungkapkan adanya dugaan korupsi pada dana Bansos tahun 2010 sebesar Rp 40 Juta yang salah peruntukannya. Hal ini dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Ada dana Bansos yang terindikasi menyimpang atau salah peruntukan, yakni No. SP2D. 4261/SETDA-KEUANGAN-B/2010 tertanggal 11 Mei 2010, yang ditujukan kepada panitia pelaksana peringatan hari-hari besar nasional Pemkot Bitung dalam peringatan hari buruh pada 1 Mei. Dan ini sangat ganjil sekali, karena dana yang keluar Rp 40 Juta," ungkap sumber sembari mewanti namanya tidak dipublis dahulu.
Sebagian Lampiran LHP BPK Tahun 2010 (diatas)
Lanjut sumber, dana Bansos Rp 40 Juta itu dicairkan dari keuangan Pemkot Bitung kepada organisasi buruh, sebab dalam memperingati Hari Buruh (Mei Day). "Boleh cek kepada organisasi buruh yang ada di Kota Bitung, dan mereka menyatakan tidak pernah menerima dana seperti itu. Karena jelas, peringatan hari buruh adalah peringatan sakral untuk perjuangkan hak-hak buruh secara mendunia, sehingga tidak ada dana-dana seperti itu, apalagi diambil dari kas Pemkot Bitung yang nota bene adalah uang rakyat," jelas sumber.
Aktifis buruh Bitung, Rocky Oroh membantah telah menerima dana Bansos tersebut. Malah dirinya telah berkoordinasi dengan pimpinan organisasi buruh lainnya di Kota Cakalang, sebutan lain Kota Bitung, tidak pernah ada dana seperti itu.
"Saya juga sudah mendengar mengenai dana Bansos Rp40 Juta itu. Dan sama sekali kami tidak mengetahui. Ini dugaan penyimpangan yang harus ditelusuri, jelas kami organisasi buruh tidak pernah meminta-minta apalagi menjadi pelaku pembobol uang rakyat," tegas Oroh yang diketahui selama ini konsen berteriak untuk perjuangan hak-hak buruh di Bitung.
Sebagian Lampiran LHP BPK Tahun 2010 (diatas)
Lanjut sumber, dana Bansos Rp 40 Juta itu dicairkan dari keuangan Pemkot Bitung kepada organisasi buruh, sebab dalam memperingati Hari Buruh (Mei Day). "Boleh cek kepada organisasi buruh yang ada di Kota Bitung, dan mereka menyatakan tidak pernah menerima dana seperti itu. Karena jelas, peringatan hari buruh adalah peringatan sakral untuk perjuangkan hak-hak buruh secara mendunia, sehingga tidak ada dana-dana seperti itu, apalagi diambil dari kas Pemkot Bitung yang nota bene adalah uang rakyat," jelas sumber.
Aktifis buruh Bitung, Rocky Oroh membantah telah menerima dana Bansos tersebut. Malah dirinya telah berkoordinasi dengan pimpinan organisasi buruh lainnya di Kota Cakalang, sebutan lain Kota Bitung, tidak pernah ada dana seperti itu.
"Saya juga sudah mendengar mengenai dana Bansos Rp40 Juta itu. Dan sama sekali kami tidak mengetahui. Ini dugaan penyimpangan yang harus ditelusuri, jelas kami organisasi buruh tidak pernah meminta-minta apalagi menjadi pelaku pembobol uang rakyat," tegas Oroh yang diketahui selama ini konsen berteriak untuk perjuangan hak-hak buruh di Bitung.
No comments:
Post a Comment